- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lihat disini)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lihat disini)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lihat disini)
- Undang-undang republik indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (lihat disini)
- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah (lihat disini)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum (lihat disini)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum (lihat disini)
- UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (download Disini)
- Memorandum of Understanding Helsinki (download Disini)
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh (Download Disini)
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh (Dawnload Disini)
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota (lihat disini)
- UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (download Disini)
- UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lihat Disini)
- UU No 12 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Download Disini)
- UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Download Disini)
- Intruksi Presiden (inpres) No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (download Disini)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lihat Disini)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lihat Disini)
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lihat Disini)
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lihat Disini)
- PP NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG BENDERA DAN LMBANG DAERAH (download)
Lihat juga Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum KEMENKUMHAM Republik Indonesia
